topcomputer – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengusulkan agar Presiden Joko Widodo memberikan tenggat waktu kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) terkait pemindahan ibu kota negara ke Nusantara, Kalimantan Timur. Usulan ini muncul di tengah dinamika yang terjadi seputar rencana besar pemindahan ibu kota yang telah menjadi agenda pemerintah.
Pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Nusantara merupakan proyek strategis nasional yang diharapkan dapat mendukung pemerataan pembangunan dan mengurangi beban Jakarta sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi. Rencana ini sudah dibahas sejak masa pemerintahan Presiden Jokowi dan telah melalui berbagai tahap perencanaan.
Namun, hingga saat ini, proses pemindahan tersebut belum sepenuhnya terealisasi, dan ada beberapa aspek yang masih memerlukan kejelasan, termasuk tanda tangan dari Prabowo Subianto selaku Menteri Pertahanan. PKS menilai bahwa adanya tenggat waktu untuk penandatanganan Keppres ini sangat penting untuk memastikan bahwa proyek pemindahan ibu kota dapat berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
Wakil Ketua Dewan Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid, menegaskan pentingnya adanya batas waktu dalam proses ini medusa88. “Kami mengusulkan agar ada tenggat waktu yang jelas untuk Menteri Pertahanan dalam menandatangani Keppres pemindahan ibu kota. Ini penting untuk memastikan bahwa semua pihak berkomitmen dan proyek ini tidak terhambat,” ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (18 November 2024).
Hidayat juga mengatakan bahwa transparansi dan kejelasan dalam proses pemindahan ibu kota sangat diperlukan agar masyarakat bisa turut memahami dan mendukung langkah pemerintah. “Kami ingin agar pemindahan ibu kota ini dapat berjalan dengan lancar dan tidak menimbulkan keraguan di kalangan masyarakat,” tambahnya.
Proses pemindahan ibu kota bukan tanpa tantangan. Selain masalah administratif dan hukum, ada juga isu terkait pendanaan, infrastruktur, serta kesiapan masyarakat di daerah baru. PKS berharap agar pemerintah dapat segera menyelesaikan semua permasalahan yang ada agar rencana pemindahan ibu kota dapat segera direalisasikan.
Selain itu, PKS juga meminta agar pemerintah melakukan sosialisasi yang lebih intensif kepada masyarakat mengenai rencana ini. “Sosialisasi yang baik akan membantu mengurangi ketidakpahaman dan kekhawatiran masyarakat terkait pemindahan ibu kota,” ungkap Hidayat.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak pemerintah mengenai usulan PKS tersebut. Namun, sebelumnya, Prabowo Subianto telah menyatakan komitmennya untuk mendukung pemindahan ibu kota dan memastikan bahwa semua aspek yang berkaitan dengan keamanan dan pertahanan negara diperhatikan.
Usulan PKS mengenai tenggat waktu untuk Prabowo Subianto dalam menandatangani Keppres pemindahan ibu kota menunjukkan perhatian yang serius terhadap kelancaran proyek strategis ini. Dengan adanya batas waktu yang jelas, diharapkan proses pemindahan ibu kota dapat berjalan lebih terarah dan cepat, serta mendapatkan dukungan penuh dari masyarakat. Proyek ini diharapkan dapat menjadi langkah maju dalam pembangunan nasional dan pemerataan ekonomi di Indonesia.